Aturan Penulisan Daftar Pustaka

Aturan Penulisan Daftar Pustaka :

a.  Sumber  kutipan  yang  dinyatakan  dalam  karya  ilmiah  harus  ada  dalam  Daftar  Pustaka, dan sebaliknya.

b.  literatur yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah.

c.   Daftar pustaka ditulis/diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor.

d.  Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan (inisial) nama depan dan nama tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul dan identitas lain dari literatur/pustaka yang dirujuk.

e.  Jika  penulis  lebih  dari  dua  orang,  nama  penulis  pertama  ditulis  seperti  aturan  “d”, dilanjutkan  penulisan  nama  penulis  kedua  dan seterusnya  sebagai  berikut:  nama depan dan  nama  tengah  (disingkat)  dilanjutkan  nama  belakang.  [Untuk  penulis  kedua  dan seterusnya,  penulisan  nama  depan/tengah  (singkatan)  dan  nama  belakang  tidak  perlu dibalik seperti penulis pertama].

f.  Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan  et al. sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya (berbeda dengan penulisan sumber kutipan  seperti dijelaskan  pada aturan 2.1 huruf e)

g.  Kata penghubung seorang/beberapa  penulis dengan penulis  terakhir  menggunakan kata “dan”  (tidak  menggunakan  simbol  “&”;  serta  tidak  menggunakan  kata  penghubung “and”  walaupun  literaturnya  berbahasa  Inggris,  kecuali  seluruh  naskah  ditulis menggunakan bahasa Inggris).

h.  Cara  penulisan  setiap  daftar  pustaka  berbeda-beda,  bergantung  pada  jenis  literatur/pustaka yang menjadi referensi.

Aturan Penulisan Sumber Kutipan

Aturan  Penulisan Sumber Kutipan :

a.   Sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan

b.  Penempatan  sumber  kutipan  (pada  awal  atau  akhir  kutipan)  tidak  boleh  mengaburkan bagian yang dikutip c.  Nama  penulis  suatu  sumber  kutipan  hanya  ditulis  nama  belakang,  diikuti  tahun  dan halaman    sumber  kutipan,  dilanjutkan  dengan  isi  teks  yang  dikutip.  (Pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik dua) Read the rest of this entry »

AMANDEMEN UUD 1945

Sejak Proklamasi hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-undang Dasar dalam delapan periode yaitu :

Periode 18 Agustus 1945 – 27 desember 1949 (UUD 1945)

Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (RIS 1949)

Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (UUDS 1950)

Periode 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999 (UUD 1945 amandemen)

Periode 19 Oktober 1999 – 18 Agustus 2000(amandemen ke 1)

Periode 18 Agustus 2000 – 9 November 2001(amandemen ke 2)

Periode 9 November 2001 – 10 Agustus 2002(amandemen ke 3)

Periode 10 Agustus  2002 – sampai sekarang(amandemen ke 4)

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yaitu sebagai berikut: Read the rest of this entry »

Fungsi UUD 1945

Fungsi UUD 1945

Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Demikian juga halnya dengan UUD 1945. Telah dijelaskan bahwa UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum sepertiundang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Read the rest of this entry »

Sifat UUD 1945

Sifat UUD 1945

Undang-undang dasar hanya memuat 37 Pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan dengan undang-undang dasar Pilipina.
Maka telah cukup jika Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Hukum dasar yang tertulis hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepeda undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.

Read the rest of this entry »

Kedudukan UUD 1945

Kedudukan UUD 1945

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu adalah sebagai berikut :

Read the rest of this entry »

Pengertian UUD 1945

Pengertian UUD 1945

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I dinyatakan bahwa: “ Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pengertian kata Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945, mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, Karena yang dimaksud Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan pengertiann hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis.

Read the rest of this entry »

Teori-teori Geopolitik

Teori-teori Geopolitik

  1. a) Pandangan ajaran Frederich Ratzal

Pada abad XIX, ia merumuskan pertama kali Ilmu Bumi Politik secara ilmiah. Istilah Geopolitik pertama kali dikemukakan oleh Frederich Ratzal. Pokok-pokok ajarannya :

  • Pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme, yang melalui ruang hidup.
  • Negara identik dengan suatu ruang. Makin luas ruang makin memungkinkan kelompok politik untuk berkembang.
  • Berlakunya hukum alam : hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup.
  • Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan dukungan sumber daya alam. Untuk ini dibenarkan “hukum ekspansi”. Batas negara adalah bersifat sementara.
  • Paham Ratzel ini menimbulkan dua aliran : Titik berat kekuatan di darat dan di laut. Ia melihat adanya persaingan antara kedua kekuatan ini. Maka timbulah pemikiran baru, yang merupakan dasar-dasar suprastruktur geopolitik : kekuatan total suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya.

Read the rest of this entry »

PENGERTIAN GEOPOLITIK

G E O P O L I T I K I N D O N E S I A
Pengertian Geopolitik
Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturn-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletek pada pertimbangan geografik, wilayah atau toritorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kapada sistem politik suatu negara. Sebaliknya politik negara itu secara langsung akan berdampak langsung kepada geografi negara bersangkutan. Read the rest of this entry »

AZAS DAN SIFAT KETAHANAN NASIONAL

Asas – Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai – nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Yang antara lain adalah sebagai berikut :

  1. Asas kesejahtraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukurbagi mantap/tidaknya ketahanan nasional.
  2. Asas komprehensif/menyeluruh terpadu Artinya, ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek – aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.
  3. Asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

Read the rest of this entry »